Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah Menggelar Rapat Paripurna Dengan 3 Agenda

Berita Umum. LAMPUNG TYENGAH,lamteng.com. —- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda, yakni Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahap II Tahun 2021, dan Perubahan Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lamteng tahun 2021.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri dan anggota DPRD Lamteng yang hadir. Rapat paripurna juga turut dihadiri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, S.Sos., dan Wakil Bupati dr. Ardito Wijaya, unsur Forkopimda, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lamteng.

Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menyampaikan, bahwa berdasarkan UU No.9/2015, atas penganti UU No.23/2014 dan berdasarkan peraturan Mentri Dalam Negeri No.18/2020 tentang pelaksaan peraturan pemerintah No.13/2019 tentang laporan dan evaluasi peyelenggaraan pemerintah daerah. Telah mengamanatkan kepada kepala daerah agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat Daerah satu (1) kali dalam satu tahun, dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Maka kami minta kepada Bupati untuk menyampaikan LKPJ Bupati Lamteng tahun anggaran 2020,” ucap, Ketua DPRD Sumarsono.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Musa Ahmad, S.Sos., menyampaikan bahwa prioritas anggaran 2020 telah mengacu pada RPJMD tahun 2016/2021 dengan visi pembangunan terwujudnya Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang aman, maju, sejahtera dan berkeadilan.

“Visi tersebut di selaraskan dengan misi, strategi kebijakan dan prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan selama lima tahun,” terangnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di 2020, kata Musa, Pemerintah Kabupaten Lamteng telah mengikuti aturan kebijakan UU yang berlaku. Kebijakan anggaran APBD 2020 yang telah di susun dan disahkan oleh DPRD besama Pemerintah Daerah di atur ulang kembali, akibat refocusing anggaran, dan kebijakan pun lebih menitik beratkan kepada skala prioritas. Hal ini penting dilajukan karena prioritas utama kini tertuju ke arah penaggulangam Covid-19.

Adanya kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi/menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lannya dan merelokasikan anggaran untuk pengeluaran penanggulangan Covid-19.

“Dari sinilah, pemerintah melakukan pemangkasan kepada belanja belanja tertentu seperti misal perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis penyuluhan dan sejenisnya untuk di alihkan ke penanganan Covid-19,” terangnya.

Kemudian, dalam APBD-P selama tahun anggaran 2020, terdapat pengurangan target yakni sebesar Rp212.960.365.654,95 atau berkurang sebesar 7,86 persen dibandingkan terget APBD murni 2020, sebesar Rp264.384.260.000,00 atau berkurang 88,48 peraen. Pengurangan terbesar terdapat pada terget pendapatan dana insentif daerah.

Lanjut kata Musa, pada perubahan belanja daerah 2020 sebeaar Rp111.556.968.782,63 atau berkurang 3,99 persen, dibandingkan dengan anggaran belanja murni tahun 2020. Pengurangan anggaran diantaranya terdapat pada belanja pegawai sebesar Rp63.642.732.197,96 atau berkurang 5,57 persen. Pengurangan ini disebabkan, adanya penurunan besaran belaja tambahan penghasilan PNS, belanja barang dan jasa sebesar Rp68.322.258.918,47 atau berkurang 11,50 persen dan belanja modal sebesar Rp72.434.769.952,00 atau berkurang 21,82 persen. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran terhadap program/kegiatan.

Selain adanya pengurangan anggaran, Pemkab Lamteng menambah belanja hibah sebesar Rp10.854.500.000,00 atau 8,73 persen yang antara lain dipergunakan untuk pemilihan kepala daerah serta untuk Kamtibmas. Belanja tak terduga sebesar Rp47.863.032.977,80 atau 1.914,54 persen, tambahan tersebut cukup signifikan yang diperuntukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, yang terdiri dari Belanja kesehatan, penyediaan jaring pangan sosial, dan penangann dampak ekomomi.

Selanjutnya, pada pembiayaan daerah terdapat perubahan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp200.010.842.976,16 atau meningkat sebesar 110,07 persen, berasal dari perkiraan sisa lebih anggaran tahun 2019 dan telah di audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12.895.704.842,48 atau meningkat 35,74 persen yang diperuntukan untuk penambahan penyertaan modal kepada Bank Lampung dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

Sementara hasil capaian selama 2020, diantaranya bidang pendidikan capaian rata rata lama sekolah (rls) 8,09. Angka harapan lama sekolah (hls) 12,26. Angka partisipasi kasar (Apk) Paud 64,32. APK SD, MI Paket A 110,31. Apk SMP/MTs Paket B 99,51. Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP sebesar 98,95. Pemkab Lamteng juga terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan Pendidikan.

Dibidang kesehatan, selama 2020 capaian angka katian bayi 4,30/1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan 22/1.000 kelahiran hidup. Prevelensi stunting 16,84 persen.

Capain dalam bidang pekerjaan umum dan tata ruang bisa dilihat dari tingkat keberhasilan mantap jalan Lamteng 61,08 persen. “Kami menyadari masih banyak jalan-jalan yang berlubang yang belum bisa kita tangani, tentu ini menjadi perhatian kita bersama untuk mengupayakan perbaikan, dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Kemudian dalam bidang pertanian, capaian hasil produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura di 2020 diantaranya Padi 768 ribu ton, jagung 385 ribu ton, umbi kayu 2.2 juta ton, Cabai 4.708 kwintal, Bawang Merah 510 kwintal, Jamur 1.150 kwintal. Produksi komoditas peternakan meliputi daging 19.814,85 ton dan telur 9.340 ton.

Didang pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintah daerah telah mengalokasikan Dana Alokasi Kampung sebeaar Rp146,17 miliar untulk 301 kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

“Dalam laporan LKPJ ini kami menyadari masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus kita hadapi, seperti masih tingginya angka kemiskinan, angka penganguran, kondisi jalan yang rusak dan lainnya. Ini tentu perlu mendapat perhatian kita bersama, dalam menghadapi mermasalahan dan tantangan tersebut. Agar cita cita bersama untuk mewujudkan Lampung Tengah berjaya dan menjadikan Lamteng sebagai Kabupeten terbaik Se-Provinsi Lampung dapat terwujud,” jelasnya.

Untuk itu, kepada seluruh anggota DPRD dan komponen masyarakat kami berharap dapat terus memberikan keritik, saran masukan yang membangun, sebagai bahan pertimbngan dalam menyusun kebijakan pembangunan di Kabupaten Lamteng di masa akan datang.

Dari hasil laporan LKPJ tersebut, Ketua DPRD beserta Anggota DPRD sepakat untuk dibentuk pansus.

Selanjutnya mengenai hasil reses Ketua DPRD Sumarsono mempersilahkan masing-masing anggota dewan dari lima dapil masing-masing menyerahkan hasil aspirasi masyarakat untuk dijadikan rujukan dalam pembangunan 2021.

Terkait Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lamteng tahun 2021 yang di sampaikan anggota Bapemperda DPRD Lamteng Joni Hardito, bahwa terdapat 4 penambahan raperda yang terdiri dari raperda inisiatif serta masuk dua raperda usulan dari eksekutif. Diantaranya

1. Perda ini siatif tentang pengelolaan disteribusi gabah.
2. Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan Apotek.
3. Raperda penyelenggaraan bantuan hukum
4. Dan Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2011 tentang pendidrian Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) PT. Beguai Jejamo Wawai.

Perda inisiatif tentang pengelolaan disteribusi gabah berdasarkan hasil fasilitasi ke Biro hukum Provinsi Lampung raperda ini sebagai tindak lanjut dari perda provinsi lampung No.7 tahun 2017 tentang pengelolaan disteribusi gabah. Dimana dalam pengendalian pendistribusian gabah pemerintah daerah wajib melajukan perkuatan kepada petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Terkait substansi yang di atur agar menjabarkan ketentuan yang di perintahkan dalam perda No7 tahun 2017. Antara lain mengenei bentuk beras dan gabah yang dinjual., kegiatan pengelolaan disteribusi gabah, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring evaluasi pengelolaan disteribusi gabah.

Sementara, Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan Apotik, raperda ini merupakan amanah pasal 5 permenkes No.9 tahun 2017, dimana pemerintah daerah dapat mengatur persebaran apotik diwilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan farmasi.(Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *