KPU Pesisir Barat Gelar Bimtek Pada Partai Peserta Pemilu

Berita Politik, PESISIR BARAT, lamteng.com. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pesisir barat (Pesibar) melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Partai Peserta Pemilu di Kantor KPU Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Senin (22/07/2019)

Dalam Acara dihadiri oleh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, BAWASLU, KEBANGPOL Pesibar.

Menurut Pemateri Jefri selaku (Komisioner KPU), pada Pemilu 2019 kita diperkenalkan dengan sistem yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Model Webster/Sainte-Laguë ini tidak eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu.
Namun, Pasal 420 menyebutkan tentang aturan penetapan perolehan kursi tiap partai politik, yang tak lain menggunakan cara tersebut.

Pasal 420
Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.

b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.

c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Adapun hasil dari Pleno yang akan ditetapkan dan akan menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat antara lain :

Dapil I : PKB, PDIP, DEMOKRAT, NASDEM, PBB, PAN

Dapil II : NASDEM 2, PKB, PDIP, DEMOKRAT, GOLKAR, PAN

Dapil III : NASDEM 2, PDIP, GOLKAR, PERINDO, DEMOKRAT

Dapil IV : NASDEM 2, PDIP 2, PKB, GERINDRA

Kursi berdasarkan Partai tersebut sesuai dengan jumlah suara yang sudah di Pleno kan di KPU Pesisir Barat, tentu sudah sah menurut aturan dan Undang-Undang yang ada lanjut menurut salah satu dari perwakilan Partai.

Berita Politik, PESISIR BARAT, lamteng.com.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *