DPRD Lamteng Sahkan Tiga Raperda

Berita Umum LAMPUNG TENGAH, lamteng.com. — DPRD Lampung Tengah mengelar rapat paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ( RAPERDA) tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun 2017.

Selain itu, disahkan dua Raperda lainnya yakni peyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pemerintah kelurahan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamteng A.Junaidi Sunardi dan dihadiri 31 Anggota Dewan serta Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto bersama jajaran Forkopimda.

Ketua Pansus LPPA M.Ghofur mengatakan saat melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA memiliki beberapa catatan, diantaranya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Lalu penarikan pajak Restoran yang belum maksimal dan penyelesaiannya piutang Pajak Bumu Bangunan (PBB).

” Setelah kami melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA, maka kami sampaikan beberapa catatan yang menjadi perbaikan seperti rasio PAD terhadap APBD masih sangat rendah. Tahun 2017, rasio PAD tercatat masih 6.26 persen. Ini berarti ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Maka, perlu upaya yang Penting supaya PAD kita terus meningkat,” ujar Ghofur.

Sementara dari sektor Pajak Restoran Pansus LPPA menilai masih banyak potensi yang masih ditingkatkan lagi. “Dari diskusi kami dengan Organisasi Prangkat Daerah (OPD), mengasilkan metode penarikan Pajak secara Elektronik supaya tidak ada kebocoranPAD,”terangnya.

Lalu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan evaluasi karena dapat menjadi potensi peningkatan PAD, Khususnya diwilayah perkotaan. Kemudian piutang PBB masih rendah. Pansus menyarankan jika ada kebocoran bisa ditindak tegas.

“NJOP masih perlu dievaluasi karena bisa menjadi sarana peningkatan PAD kita. Lalu piutang PBB yang masih tinggi harus ada langkah tegas,”tandasnya.

Menaggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengucapkan terima kasih kepada Pansus LPPA yang telah memberikan saran dan rekomendasi untuk kebaikan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih kepada Pansus LPPA atas saran dan rekmendasinyavyang bersifat konsumtif. Kami yakini itu untuk perbaikan Lamteng guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Terkait rasio PAD yang masih rendah karena pemungutannya sudah sesuai UUD 28 tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah di sesuaikan potensi. Namun, kami akan tertap komitmen untuk meningkatkan PAS seperti saran DPRD,”terangnya.

Loekman berjanji akan terus menggali potensi pajak rumah makan dan mendata ulang rumah makan yang ada di Lamteng. Sehungga potensi PAD dapat lebuh optimal. Sedangkan untuk peningkatan PBB juga akan terus di upayakan melalui peningkatan NJOP.

” Terkai masih adanya penyetoran PBB belu tepat waktu, kami sudah berkordinasi dengan Bank terkait supaya memberlakukan setoran di hari yang sama. Sementara untuk piutang PBB kami akan terus meminimalisir dan jemput bola,”Loekman.(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *