Wakil Bupati Loekman Memberikan Warning Kepada Kepala Kampung, “jangan Main -Main Pake Uang PBB.”

Berita Ekonomi, LAMPUNG TENGAH, lamteng.com. Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menghimbau kepada seluruh Kepala Kampung, agar tidak macam-macam menggunakan dana hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk keperluan peribadi.

Hal ini ditegaskan Loekman saat menggelar rapat dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Kepala Inspektorat bersama seluruh Kepala Kampung di Lampung Tengah, Senin (4/12/2017).

“Secara umum PBB di Lampung Tengah sudah bagus. Tapi saya mewarning untuk Kepala Kampung yang masih dibawah terget. Dan gak usah main-main pake duwit PBB. Gak bagus juga hasilnya, masuk bui nanti,” ucap Loekman kepada awak media usai rapat di Aula kantor BPPRD Lampung Tengah.

Loekman mengatakan, sejauh ini memang belum ada indikasi oknum Kepala Kampung yang mengunakan dana hasil PBB. Namun jika ada, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas.

“Tadi ada beberapa Kepala Kampung yang bermasalah, namun hanya kesalahan administrasi. Ada yang karena dobel SPPT. Tapi sudah di proses untuk perbaikan,”katanya.

Loekman juga mengatakan, bahwa untuk persoalan PBB yang nunggak itu dikarenakan ada kepemilikan tanah di Lampung Tengah, namun di kuasai oleh pemilik yang domisilinya diluar kabupaten atau di luar provinsi. Sehingga tidak terjangkau oleh Kepala Kampung dan Camat setempat.

“Bagi yang tidak terjangkau oleh Kepala Kampung dan tidak terjangkau oleh Camat, SPPT nya boleh dikembalikan ke BPPRD, biar disini (BPPRD-red) yang nagih. Soalnya di Lampung Tengah banyak tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh orang di luar provinsi,” terang Loekman.

Pasangan bupati Mustafa ini menyatakan, untuk kampung yang belum bayar PBB, sudah tidak ada. Seperti Kampung Sumber Rejeki, tadi sudah stor. Kampung Sumber Rejeki ini juga merupakan hasil pemekaran dengan Kampung Mataram Udik. Sehingga ada keterlambatan. Dan hari ini hasil PBB nya sudah di setorkan ke BPPRD.

“Mengenai Kepala Kampung yang belum lunas, nanti kita beri warning. Kita kasih waktu sampai tanggal 20 Desember 2017. Kalau untuk Kecamatan yang sudah lunas banyak, ini ada yang sudah 82 persen dan 74 persen.,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapala BPPRD Lampung Tengah Yunizar mengatakan, bahwa hasil pendapatan PAD dari PBB sudah mencapai 95 persen lebih, karena pagi ini sudah banyak yang setor. Untuk nominal nya belum bisa berikan datanya karena masih direkap.

“Sehari dua hari ini sudah bisa kelihatan hasilnya. Karena kan setelah kita kordinasikan dengan Kepala Kampung, Kasi PAD ternyata sampaikan hari Jumat kemarin banyak yang stor dan tadi pagi juga mereka stor. Tapi belum memberikan bukti stor ke kita,”ujarnya.

Terkait langkah BPPRD Lampung Tengah untuk menggenjot PBB, pihaknya akan panggil Kepala Kampung untuk mensingkronkan berapa sih yang sudah di setorkan mereka. Nah apa kendalanya kok belum lunas. Sementara untuk kepemilikan tanah yang dikuasai oleh orang luar, pihaknya juga akan lakukan jemput bola.

“Ya, seperti apa yang disampaikan Wabup Loekman tadi. Banyak tanah di Lampung Tengah tetapi pemiliknya dari luar kabupaten bahkan ada yang diluar provinsi. Maka kita minta kepada Kepala Kampung untuk mengembalikan SPPT nya ke kita. Nanti BPPRD yang akan mengurus nya. Nanti kita surati, karena sudah banyak yang seperti itu,” jelas Yunizar.

Terkait target PAD tahun depan, pihaknya akan bekerjasama dengan Bank BRI supaya mereka setornya dari luar Lampung bisa lebih mudah. Semisal pemiliknya di Jawa, mereka bisa stor pajak ke BPPRD Lampung Tengah melalui BRI. “Kalau melihat hasilnya kita optimis PAD bisa terserap 100 persen. Untuk peningkatan PAD tahun ini kita Rp.16 miliar. Tahun depan pasti naik lagi,” pungkasnya.

Berita Ekonomi, LAMPUNG TENGAH, lamteng.com. (AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *