Berita Ekonomi, Lampung Tengah, lamteng.com. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah, memastikan di 2018 seluruh instansi di lingkup Satuan Kerja Prangkat Dinas (SKPD) Pemerintahan Daerah (Pemda) Lamteng, wajib mengunakan sistem teknologi keuangan berbasis e-plenning.
BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Beratnya tupoksi yang diemban membuat BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.
Dengan adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.
“Perosedur dari tingkat kampung kita bahas. Plening sudah matep gak ada perubahan, di 2018 seluruh SKPD wajib mengunakan e-planning,” ucap Abdulhak Kepala BAPPEDA Lamteng saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/10/2017).
Program BAPPEDA e-planning ini merupakan program skala nasional yang wajib di jalankan mulai 2018 mendatang. Dengan e-planning, kata Abdulhak sistem pembuatan laporan pertangung jawaban akan lebih mudah dan akurat.
“Selama ini banyak pengeloaan keuangan kadang – kadang gak konsisten, kadis teken laporan keuangan kadang saat ditanya gak tahu, bingung laporan keuangannya. Dengan diterapkanya e-pelanning dipastikan kedepan tidak ada lagi laporan yang gak jelas, karena sistem eplanning akan menginput semua data keuangan yang ada,” tandasnya.
Berita Ekonomi, Lampung Tengah, lamteng.com. (JR)
