Lelang Jabatan di Lamteng Masih Menuggu Rekomendasi Mendagri

Berita Umum,Lampung Tengah, lamteng.com. Lelang jabatan 15 Instansi Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Dinas dan Satpol PP, masih menunggu rekomendasi persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara tertulis.

Hal ini lantaran Bupati Lamteng DR. Ir. Hi. Mustafa mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Lampung, sesuai dengan undang – undang No.10/2016 pasal 71, tentang pemilihan gubernur, kepala daerah dilarang memutasi pejabat, 6 bulan menjelang penetapan calon, kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamteng Syamsu Rizal, S.Sos mewakili Kepala Badan Dr. Candra Puasati S.Pd. M.Pd. ?Mengatakan, bahwa lelang jabatan sudah mendapat rekomendasi persetujuan komisi ASN dengan nomor surat B-2269/KASN/8/2017 tertanggal 23 agustus 2017, dan tinggal minta persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Rekomendasi lelang sudah Kita kasihkan ke komisi ASN dan Alhamdulilah sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari komisi ASN. Kalo nama-namanya kita konsultasikan ke komisi ASN itu, 3 besar. Seperti yang pernah kita umumkan sebelumnya,”ungkap Syamsu saat dijumpai media diruang kerjanya, Selasa (5/9/2017).

Setelah itu keluar, lanjutnya, proses berikutnya mengkonsultasikan Kemendagri untuk mendapat persetujuan secara tertulis. Namun sampai sekarang surat bupati yang ditujukan ke Kemendagri belum mendapat jawaban dari Mendagri serta Dirjen Otonomi Daerah khususnya yang menangani masalah itu.

“Jadi sambil nunggu itu, kalau itu keluar, dan sudah mendapat persetujuan baru ada pelantikan.
Problemnya sekarang ini Bupati kita mau mencalonkan diri sebagai Gubernur, maka ketentuan undang-undang Pemilu. Jadi disana dijelaskan harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri khusunya seperti yang tertuang dalam PP no 11 tahun 2017, jadi kita harus mendapat ijin tertulis dari Kemendagri,”terangnya.

Kalau untuk tiga besar itu, kata dia, sudah menjadi kewenangan bupati untuk memilih salah satu setelah peringkat I, II, dan III yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

“Itukan kalo ketentuanya setelah mendapat rekomendasi dari komisi ASN silahkan memilih salah satu untuk ditetapkan dan dilantik. Nah sekarang kita ini lagi minta izin ke Kemendagri, tiga nama itulah yang kita bawa ke Kemendagri,”imbuhnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan ketentuan pengumuman BKPSDM Lamteng dan juga berdasarkan Permenpan RB no13 tahun 2014 dan diundang-undang no 5 tahun 2014 tentang ASN kemudian juga di PP no11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, lelang terbuka untuk PNS maupun TNI Polri.

“Kalau PNS nya dilingkup Provinsi Lampung boleh mendaftar, TNI Polri juga boleh selagi memenuhi syarat-syarat ketentuan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pansel. Kalau TNI Polri itu yang penting mendapatkan izin dari atasanya,” pungkasnya.

Berita Umum, Lampung Tengah, lamteng.com. (AS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *